Efarinatv.net – Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arief Prasetyo Adi, mengumumkan penundaan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk bulan Januari dan Februari serta penghentian sementara program SPHP beras yang efektif diberlakukan mulai 7 Februari 2025.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap hasil Rakortas Bidang Pangan yang menekankan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam upaya penyerapan hasil panen petani.
Keputusan Berdasarkan Evaluasi Rakortas Bidang Pangan
Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), Arief menyampaikan,
“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari.”
Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari evaluasi mendalam yang dilakukan dalam Rakortas Bidang Pangan. Menurut Arief, penundaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan panen petani melalui mekanisme Bulog dan menghindari kelebihan stok beras yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.
Koordinasi Antar Satuan Kerja dan Pimpinan Daerah
Arief juga menekankan pentingnya peran serta pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dalam mengawasi proses penyerapan hasil panen. “Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog,” ujarnya.
Sinergi antar lembaga diharapkan mampu memastikan bahwa beras hasil panen petani terserap dengan optimal, sehingga distribusi bantuan pangan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Upaya Menjaga Stabilitas Pasokan Pangan
Penundaan penyaluran bantuan pangan dan penghentian sementara SPHP beras ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi berbagai dinamika di sektor pangan. Dengan keputusan tersebut, pemerintah berupaya mencegah terjadinya penumpukan stok beras yang berisiko menimbulkan fluktuasi harga dan gangguan dalam ketersediaan pangan di pasaran.
BPN bersama Bulog terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan bahwa program penyerapan panen berjalan lancar. Evaluasi lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan kembali penyaluran bantuan pangan dan SPHP beras akan dibahas dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya, menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan stok.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan distribusi beras bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dorongan positif terhadap sektor pertanian dengan memastikan hasil panen petani terserap secara maksimal. Pemerintah optimis, melalui kolaborasi antar lembaga dan pengawasan yang ketat, bahwa stabilitas pasokan pangan nasional dapat tetap terjaga.
Dengan keputusan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk selalu responsif terhadap dinamika sektor pangan dan menjamin kesejahteraan petani serta masyarakat luas. Keputusan final mengenai pelaksanaan kembali program bantuan pangan dan SPHP beras nantinya akan diumumkan setelah evaluasi menyeluruh dalam pertemuan Rakortas berikutnya.
